Foto: Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis. Dok: Humas ATR/BPN. Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengidentifikasi adanya pemalsuan terhadap situs web (website) satuan kerja (Satker) di sejumlah daerah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya website palsu yang mengatasnamakan Satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN. "Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di www.atrbpn.go.id serta nomor hotline kami di 0811-1068-0000," ujar Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, dalam keterangannya, Rabu (11/06/2025). Harison Mocodompis mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait _website_ palsu yang menyerupai portal resmi milik Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Website tersebut menduplikasi isi dari _website_ resmi Satker Kementerian ATR/BPN sehingga jika tidak teliti, masyarakat bisa mengira itu adalah situs resmi. "Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati karena tampilan homepage website palsu tersebut terlihat sama dengan situs asli Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Pastikan domain website yang dikunjungi berakhiran ".go.id”, bukan ".com/.id”, dan sebagainya," tutur Harison Mocodompis. Karo Humas dan Protokol menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi, baik secara internal maupun external terkait adanya pemalsuan website Satker ini. Diharapkan, website_palsu tersebut dapat segera dihapus. Hingga siang ini, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi kurang lebih 12 website_palsu yang menyerupai akun Satker resmi. Karo Humas dan Protokol berharap bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai pertanahan dan tata ruang, serta tidak mudah percaya pada situs yang belum terverifikasi. BACA JUGA : Kementerian ATR/BPN Raih CNN Indonesia Award 2025 Berkat Inovasi Kampung Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN Genjot Penyusunan RDTR Terintegrasi OSS Lewat Program ILASPP 2026 Dukung Pelayanan Pertanahan Berkualitas, Surveyor Berlisensi Resmi Dilantik untuk Bantu Pelayanan Pertanahan di DKI Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Menuntut Ilmu Agama Tak Mengenal Usia dan Waktu Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Kecil Di Indonesia Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.