Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong kesiapan industri non-pangan Indonesia menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026.

Pesan ini disampaikan Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, dalam Coaching Clinic Sertifikasi Halal Non-Food pada Indonesia Retail Summit & Expo 2025 di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara.

Muhammad Aqil menegaskan bahwa halal kini bukan sekadar label religius, melainkan jendela peluang ekonomi yang luas. Produk halal telah menjadi gaya hidup, dengan proyeksi pasar global mencapai US$2,8 triliun pada 2025.

Jumlah penduduk Muslim dunia diperkirakan akan menembus 2,2 miliar jiwa pada 2030 sebuah pasar yang tak bisa diabaikan.

“Industri halal menyentuh semua aspek kehidupan, bukan hanya pangan. Kosmetik, fashion, obat-obatan, pariwisata, hingga barang gaya hidup menjadi bagian dari ekosistem ini,” ujar Aqil. Indonesia, dengan posisinya di peringkat ketiga Indikator Ekonomi Islam Global, memiliki kesempatan emas untuk memperkuat peran dalam rantai pasok global.

Namun, peluang besar ini membawa tantangan tersendiri. Aqil mengingatkan, pelaku usaha lokal harus segera menyiapkan sertifikasi halal. “Jika kita terlambat, peluang akan diambil oleh produsen asing. Sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tapi kunci daya saing di pasar internasional,” katanya.

Acara Coaching Clinic menghadirkan dialog hangat dan interaktif antara pelaku industri retail nasional dan internasional, produsen, vendor, pemilik pusat perbelanjaan, UMKM, serta akademisi dan peneliti. Mereka membahas regulasi, tahapan sertifikasi, dan tantangan implementasi di sektor non-pangan dengan semangat kolaborasi.

BPJPH menegaskan, sertifikasi halal lebih dari sekadar kewajiban. Ia adalah undangan untuk memperluas pasar, menumbuhkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing produk Indonesia di kancah global.

Sebuah perjalanan panjang menuju ekosistem halal yang mapan, yang menuntut kesiapan, inovasi, dan kolaborasi tanpa henti.