Jakarta - Pemerintah terus memperkuat pelayanan publik di bidang pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 20 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 12.500 lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif di seluruh Indonesia, melayani 36,7 juta penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, keberhasilan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam pola pelayanan publik di bidang gizi yang kini lebih dekat dengan masyarakat. “SPPG tidak hanya menjadi tempat memasak, tetapi juga pusat layanan dan edukasi gizi bagi warga sekitar,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10).

Program MBG menargetkan kelompok prioritas seperti anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurut Dadan, pemerintah memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses setara terhadap pangan bergizi, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kami ingin memastikan semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan tumbuh dengan gizi seimbang. Tidak boleh ada kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya,” tegasnya.

Dadan menambahkan, program ini tidak hanya berorientasi pada kesehatan, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang luas. Ribuan tenaga kerja baru terserap di dapur SPPG, mulai dari juru masak hingga petugas logistik, sementara UMKM lokal ikut berkembang sebagai penyedia bahan pangan, alat masak, dan kemasan.

“Ekosistem MBG tumbuh menjadi gerakan ekonomi baru di tingkat daerah. Banyak pelaku usaha kecil kini menjadi bagian dari rantai pasok nasional,” katanya.

Selain itu, sektor industri turunan juga ikut terdorong, seperti produsen wadah makanan, alat makan, dan penyedia uji cepat keamanan pangan. Menurut Dadan, keberadaan industri pendukung ini menandai bahwa MBG telah menjadi motor pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menegaskan, BGN terus memperkuat tata kelola dan regulasi untuk menjaga akuntabilitas program. “Kami pastikan seluruh operasional SPPG berjalan sesuai standar keamanan pangan. Pembinaan dan audit lapangan dilakukan secara rutin,” ujarnya.

BGN juga membuka kanal komunikasi publik untuk menampung aspirasi dan pengawasan masyarakat. “Transparansi menjadi bagian penting dari pelaksanaan program ini. Kami ingin masyarakat ikut serta mengawal agar MBG benar-benar membawa manfaat bagi semua,” tambahnya.

Dengan capaian ini, Program MBG dinilai menjadi salah satu inisiatif paling konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.