Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kedeputian Sistem dan Tata Kelola menggelar kegiatan sosialisasi kebijakan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi nasional yang dilakukan di seluruh provinsi guna memperkuat pemahaman para pelaksana di lapangan terhadap pedoman, petunjuk teknis (juknis), dan standar operasional prosedur (SOP) program tersebut.

Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Nikendarti Gandini, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperbarui serta menyesuaikan kebijakan dan sistem tata kelola MBG dengan kebutuhan implementasi di daerah.

“Tujuannya untuk menyegarkan kembali pedoman, juknis, dan SOP yang sudah ada sejak awal program berjalan, sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan terbaru dan pembaruan sistem tata kelola MBG,” ujar Nikendarti.

Sosialisasi ini menyasar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari mitra yayasan, kepala Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG), ahli gizi, hingga akuntan.

Dalam kegiatan tersebut, BGN juga menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, antara lain dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang membahas standar keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjelaskan aspek keamanan pangan, serta Dinas Kesehatan yang memberikan paparan tentang sertifikasi School Ready Health and Safety (SRHS).

Selain itu, IPB University turut memberikan dukungan akademik dengan membahas ketahanan pangan dan penerapan kebijakan MBG di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, BGN juga menyampaikan revisi Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun 2025 yang telah disahkan oleh Kepala BGN pada 27 Oktober 2025.

Sosialisasi di Jawa Barat ini diikuti oleh hampir 3.000 peserta, terdiri atas sekitar 600–700 mitra yayasan dan lebih dari 2.000 peserta dari unsur kepala SPPG, ahli gizi, serta akuntan. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mencakup wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, serta Kota Depok. Melalui forum ini, BGN berharap seluruh pelaksana program di daerah dapat menerapkan kebijakan terbaru dengan lebih efektif dan akuntabel.