Nasional

dpd dak bap gafar

DPD RI Dorong Penghapusan Dana Pendamping 10 Persen dari DAK

Selama ini, dana pendamping dari daerah sebesar 10 persen menimbulkan tata kelola administrasi yang tidak bagus. Karena itu, Komite IV memperjuangkan untuk menghapus dana pendamping tersebut.

mendes pdtt desa rpjmn

Kejar Program Prioritas, Mendes PDTT Perkuat Komunikasi dan Kerjasama dengan Stakeholder

“Kami terus berusaha memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder desa baik di tingkat kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemda, hingga kalangan sektor swasta,” kata Eko di Jakarta.

ojk aeoi muliaman fatca

OJK Keluarkan Aturan Dukung Implementasi AEOI

Salah satu wujud dari dukungan tersebut adalah dengan menyiapkan peraturan bagi lembaga jasa keuangan agar dapat menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

mk hakim konstitusi calon Calon Hakim Konstitusi

41 Orang Mendaftar, 3 Orang Diajukan ke Presiden

Setelah lolos dalam tahap administratif, akan dilakukan beberapa tes kelayakan. Tes tersebut berupa tes wawancara dan pengecekan rekam jejak calon hakim konstitusi.

kapal asing kkp anev

Izin Dicabut, Pemilik Kapal Eks Asing Minta Kepastian

"Hal pembasmian illegal fishing itu The Best! Tapi armada kami walau buatan luar sudah sesuai aturan dan berbendera Indonesia, milik nelayan setempat kenapa sampai dilarang," jelasnya.

 Facebook    Twitter    Instagram