Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional(Bapanas )/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menemukan berbagai pelanggaran dalam Penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ada di lapangan, mulai dari outlet fiktif hingga praktik pengoplosan beras demi meraup untung pribadi.

Kepala Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).

Menurut Arief, penyaluran SPHP semestinya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun kenyataannya, praktik di lapangan justru jauh dari itu.

“Setelah kami cek ke lapangan, ditemukan beras SPHP dioplos demi keuntungan. Karena kemarin itu menggunakan beras impor dengan kadar broken 5 persen. Itu sebenarnya beras premium. Kalau dicampur atau di-mix, ya pasti ada margin keuntungannya. Ini yang tidak boleh,” tegas Arief.

Arief menegaskan bahwa beras SPHP seharusnya dikemas dalam ukuran lima kilogram dan disalurkan di lokasi yang benar-benar terverifikasi.

Namun kenyataannya, Bapanas menemukan sejumlah outlet penyalur yang bahkan tidak eksis di lapangan.

"Alamatnya tidak sesuai dengan data. Bahkan outlet-nya tidak ada. Padahal mereka sudah melalui proses verifikasi oleh dinas terkait. Ini yang sedang kami telusuri supaya ke depan tidak terulang lagi," jelasnya.

Bapanas tidak tinggal diam. Jika ditemukan adanya unsur pidana dalam temuan ini, Arief memastikan pihaknya akan menyerahkan kasusnya kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Sebagai langkah mitigasi, Bapanas akan menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai outlet resmi penyaluran SPHP. Selain itu, proses distribusi akan mulai didukung secara digital untuk meminimalisasi kecurangan.

“Kalau nanti Kopdes Merah Putih jadi outlet resmi dan menggunakan sistem digital, kami harap tidak akan ada lagi pengulangan kesalahan yang sama,” pungkasnya.