Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menunjukkan dampak signifikan terhadap pemenuhan gizi sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) hingga 20 Oktober 2025, tercatat lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Program yang telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat ini melibatkan anak-anak PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kerja lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. “Lebih dari 12.500 SPPG aktif adalah bukti kuat bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan pemerataan akses gizi di seluruh Indonesia. Setiap SPPG berfungsi sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan pangan yang ketat,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (20/10).

Ia menegaskan bahwa ekspansi layanan SPPG terus dilakukan dengan prioritas bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Kami memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam akses terhadap gizi. Prinsipnya, pemerataan menjadi kunci utama,” tambahnya.

Momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut Dadan sebagai tonggak penting dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat melalui gizi nasional. Menurutnya, MBG adalah program yang paling nyata menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Program ini bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga tentang membangun generasi yang lebih sehat dan produktif,” ujarnya.

Selain memperbaiki kualitas gizi masyarakat, MBG juga membawa efek berganda bagi perekonomian daerah. Ribuan tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas logistik, hingga tenaga administrasi dan kebersihan.

Tak hanya itu, hadirnya ribuan supplier bahan pangan lokal membuka peluang baru bagi UMKM untuk tumbuh di sektor rantai pasok pangan. “Banyak pelaku usaha kecil yang kini menjadi bagian dari program ini dari penyedia bahan makanan, bumbu, hingga pengemasan. Ini menandakan MBG ikut menumbuhkan ekosistem kewirausahaan lokal,” tutur Dadan.

Program ini juga mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti produsen wadah makanan, peralatan dapur, dan perlengkapan uji cepat keamanan pangan. Menurut BGN, industri tersebut akan menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem MBG di masa depan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menjelaskan, pihaknya terus memperkuat regulasi dan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel. “BGN memastikan seluruh operasional SPPG berlandaskan aturan yang jelas serta memenuhi standar keamanan pangan. Pembinaan terhadap SPPG di daerah dilakukan secara berkala,” ujarnya.

Dalam aspek komunikasi publik, BGN juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan dan diseminasi informasi. “Kami ingin masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga pengawas bersama. Dukungan publik adalah bagian penting dari keberhasilan MBG,” pungkasnya.