Jakarta - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah mendapat perhatian publik kini mendapat sorotan positif dari Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX Edy Wuryanto, bersama Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Gunalan, meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dari hasil pemantauan di lapangan, pelaksanaan MBG di Blora dinilai telah memenuhi seluruh standar yang ditetapkan pemerintah, baik dari aspek fasilitas, tenaga pelaksana, hingga higienitas makanan.

“Dari sisi sarana dan prasarana, SDM, hingga sertifikasi seperti SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), semuanya sudah baik. Standarisasi menu dan distribusinya juga sudah sesuai pedoman,” ujar Edy Wuryanto.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya pengawasan mutu dan suhu makanan agar tetap higienis hingga sampai ke penerima manfaat.

“Makanan harus tetap hangat ketika dikonsumsi, karena semakin hangat, risiko keracunan semakin rendah. Saya berharap semua dapur MBG di Blora dapat meniru standar yang diterapkan di sini,” imbuhnya.

Apresiasi serupa datang dari Koordinator Wilayah SPPG Blora, Artika Diannita, yang menyebut fasilitas dapur di SPPG Kunduran 1 telah memenuhi seluruh persyaratan teknis.

“Kami telah memiliki sertifikat SLHS dan sedang dalam proses sertifikasi halal. Semua proses kami lakukan sesuai dengan panduan dari BGN,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Kunduran 1, Rispita Meilaningrum, menuturkan pihaknya saat ini melayani 3.021 penerima manfaat setiap hari. Ia menegaskan bahwa timnya tidak akan berkompromi terhadap kualitas bahan pangan.

“Kami selalu memeriksa bahan baku yang datang. Bila tidak sesuai standar, kami kembalikan ke pemasok,” tegasnya.

Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gunalan, menilai sistem pengelolaan di SPPG Kunduran 1 telah berjalan baik dan tertib.

“Petugas sudah mengenakan alat pelindung diri, area pemorsian tertutup, dan bahkan air masak yang digunakan diuji secara laboratorium oleh Kemenkes. Ini contoh praktik baik yang patut ditiru,” kata Gunalan.

Peninjauan ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan MBG di daerah tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan. BGN dan Komisi IX DPR RI berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program ini agar semakin tepat sasaran dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.