Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak dan ibu, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di desa. Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan setiap dapur gizi (SPPG) merekrut minimal 30 persen tenaga kerjanya dari warga kurang mampu di sekitar lokasi, sekaligus mendorong pemanfaatan bahan baku dari UMKM dan petani lokal.

Kebijakan ini tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah MBG Tahun Anggaran 2025, sesuai Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan, “Tenaga lokal tidak hanya bekerja, tetapi juga mendapatkan pelatihan pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, dan keamanan pangan, sehingga mereka bisa membuka usaha kecil berbasis kuliner sehat setelah program berjalan.”

Selain juru masak, petugas kebersihan, sopir, dan tenaga administrasi juga direkrut dari warga sekitar. Setiap pekerja mendapatkan upah harian dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari dana operasional MBG. Hida menegaskan, “Program ini menciptakan lapangan kerja sekaligus memutar roda ekonomi desa. Dari beras, telur, sayur, hingga ikan, semuanya dipasok dari UMKM dan petani lokal.”

MBG menargetkan pembentukan 32.000 dapur gizi pada 2025, dengan potensi menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja baru di seluruh Indonesia. BGN optimistis kebijakan ini memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di desa-desa. “Kalau setiap dapur gizi menjadi sumber rezeki dan ilmu bagi masyarakat, MBG tidak hanya memberi makan, tetapi juga memberi harapan,” tutup Hida.