Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sebanyak 12 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap beroperasi kembali setelah sempat ditutup sementara karena tidak memenuhi standar operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan langsung ke dapur-dapur tersebut untuk memastikan semua syarat teknis dan higienis terpenuhi.

“Beberapa ketentuan harus dipenuhi sebelum dapur diaktifkan kembali. Mulai dari sterilisasi peralatan, ketersediaan instalasi pengolahan air limbah, hingga keberadaan juru masak bersertifikat,” kata Nanik di Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi besar-besaran yang dilakukan BGN setelah kasus keracunan massal akibat makanan program MBG di sejumlah daerah. Per Oktober 2025, lembaga tersebut menutup 112 dapur SPPG yang melanggar standar kebersihan dan keamanan pangan.

Salah satu syarat baru yang kini diwajibkan adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) — dokumen resmi dari Dinas Kesehatan yang menandakan sebuah usaha jasa boga memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Aturan ini sebelumnya tidak diwajibkan, namun menjadi keharusan setelah muncul sejumlah kasus keracunan.

“Sekarang setiap dapur yang mengelola lebih dari 750 porsi per hari wajib memiliki SLHS. Ini bagian dari jaminan keamanan pangan,” ujar Nanik.

Namun, data menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban ini masih sangat rendah. Kementerian Kesehatan mencatat baru 193 dapur MBG di seluruh Indonesia yang sudah mengantongi SLHS hingga awal Oktober 2025 — atau hanya sekitar 1,5 persen dari total 10.643 SPPG yang beroperasi.

Kepala Biro Humas Kemenkes, Aji Mulawarman, mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil percepatan sertifikasi sejak 28 September 2025, sesuai instruksi pemerintah pusat. “Target kami, 10.104 SPPG bisa memiliki sertifikat laik higiene sanitasi,” ujar Aji, Selasa (7/10/2025).

Percepatan sertifikasi ini merupakan salah satu dari enam langkah korektif yang disepakati dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar Ahad, 28 September 2025, atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Rapat tersebut menandai komitmen baru pemerintah untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kebijakan baru ini, BGN berharap seluruh dapur MBG dapat beroperasi kembali dengan lebih aman, higienis, dan bertanggung jawab. “Kita ingin memastikan setiap piring makan bergizi yang sampai ke anak-anak sekolah juga membawa rasa aman,” tegas Nanik.