Foto: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) bekerja sama dengan IAP,UNEP, GEF menyelenggarakan Sarasehan “Percepatan RDTR. Dok: Ditjen Tata Ruang. Jakarta - Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), United Nations Environment Programme (UNEP), dan Global Environment Facility (GEF) menyelenggarakan Sarasehan “Percepatan RDTR dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Investasi Berbasis Ekonomi Hijau yang Berkeadilan” pada Kamis (6/11). Kegiatan ini digelar bertepatan dengan World Town Planning Day (WTPD) dan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Sarasehan menekankan pentingnya perencanaan ruang yang visioner dan kolaboratif sebagai alat untuk membangun masa depan hijau, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak bisa dilakukan sendiri oleh kementerian. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran Kemendagri, sangat krusial. Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha sesuai UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyusunan 2.000 RDTR, di mana integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) memungkinkan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara cepat. Saat ini, 665 Perda/Perkada RDTR telah diterbitkan, namun baru 469 yang terintegrasi OSS. Ketua IAP, Hendricus Andy Simarmata, menekankan urgensi perencana berlisensi agar dokumen RDTR memenuhi standar kompetensi dan etika profesi. “Transformasi RDTR harus bergeser dari menghasilkan dokumen rencana ke aksi nyata yang terencana,” ujarnya. Program inovatif juga telah dilakukan, seperti pengembangan koridor ekosistem RIMBA di Riau, Jambi, dan Sumatera Barat untuk menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan cadangan karbon, yang diharapkan menjadi prototipe koridor ekosistem lain di Indonesia. Panel talkshow menghadirkan sejumlah pejabat dan praktisi, termasuk Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Wali Kota Bogor Dedie Rachim, serta perwakilan WWF Indonesia. Diskusi ini nantinya akan menjadi bahan Policy Brief terkait Tata Ruang dan Ekonomi Hijau. BACA JUGA : GeoDipa Energi Dorong Transformasi Berkelanjutan Lewat Talkshow Inspiratif Harison Mocodompis Resmi Dilantik sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Hak Pakai ke Kementerian Luar Negeri, Perkuat Kepastian Aset Negara Pemerintah Perkuat Reforma Agraria untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.