Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menerima kunjungan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton, beserta Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dan Dadan S. Suparmawijaya, di ruang kerjanya pada Selasa (4/11/2025). Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Informatika dan Komputer, Inspektur Provinsi, serta Kepala Biro Organisasi.

Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI menyampaikan beberapa catatan terkait layanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Mengenai pendidikan, Darius mengapresiasi terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan, yang diharapkan dapat mencegah kendala peserta didik tidak bisa mengikuti ujian atau mengambil ijazah karena tunggakan iuran komite sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan komitmennya untuk memastikan pendidikan di NTT berjalan lancar dan terjangkau bagi seluruh warga, serta meminimalisir hambatan administratif yang merugikan peserta didik.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas, termasuk Ombudsman, dalam memperbaiki kualitas layanan publik.

Selain pendidikan, pertemuan juga membahas layanan kesehatan. Darius menyampaikan hasil kajian Ombudsman terkait rumah sakit pratama, yang menyoroti keterbatasan alat kesehatan dan tenaga medis di sejumlah fasilitas.

Gubernur Melki menyatakan perhatian serius terhadap kondisi ini dan memastikan pemerintah daerah akan meninjau dan meningkatkan kapasitas rumah sakit pratama agar memenuhi standar pelayanan yang optimal.

“Layanan publik berkualitas adalah prioritas kami. Kami akan memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan tanpa hambatan, dan setiap warga memiliki akses kesehatan yang layak,” tegas Melki Laka Lena.

Pertemuan ini menegaskan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Ombudsman RI dalam upaya memperkuat kualitas layanan publik, sebagai bagian dari komitmen membangun NTT yang lebih maju dan sejahtera.