Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat melalui sinergi program Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal ini disampaikan saat BP Tapera hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Percepatan Penyaluran KPP dan Sosialisasi FLPP di Universitas Udayana, Jimbaran, Bali.

Acara yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan BRI ini turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Sebanyak 300 debitur mikro perumahan binaan PNM mengikuti kegiatan tersebut.

Komisioner BP Tapera menjelaskan bahwa FLPP terus diperkuat sebagai instrumen untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian layak.

“KPP dan FLPP merupakan dua instrumen penting dalam percepatan pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. BP Tapera memastikan penyaluran FLPP berjalan tepat sasaran sekaligus mendukung akses pembiayaan murah bagi UMKM dan pelaku sektor perumahan,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera juga mengapresiasi tingginya antusiasme pelaku UMKM Bali dan menilai integrasi KPP–FLPP mampu memutus praktik pinjaman berbunga tinggi yang masih membayangi sektor usaha kecil.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan negara hadir melalui skema pembiayaan terjangkau. “KPP hadir membuka akses murah bagi toko bangunan, kontraktor, dan pengembang dengan subsidi bunga 5%. Untuk UMKM, KPP dapat digunakan membangun, membeli, atau merenovasi rumah dengan bunga 6%. Ini jauh lebih ringan dibanding pinjaman rentenir,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan kebutuhan hunian di Bali masih besar, dengan backlog kepemilikan mencapai 32.000 unit dan backlog rumah tidak layak huni sekitar 22.000 unit. “Kami mohon bisa dibantu lebih banyak,” tegasnya.

Kepala KSP Muhammad Qodari menambahkan bahwa program perumahan menjadi bagian dari komitmen pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. “Bagi Presiden, apa yang dikerjakan Pak Maruarar merupakan bentuk keberpihakan kepada keadilan sosial dan ekonomi,” ujarnya.