Jakarta - Upaya membangun kemandirian pangan nasional terus bergerak maju. Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi yang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan kolektif membangun kembali sistem ekonomi desa yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.

Hingga 29 Mei 2025, sebanyak 93,56 persen desa di Sulut telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), sebagai langkah awal menuju pendirian koperasi desa.

Program nasional yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ini menargetkan pendirian 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia, sebagai simpul baru penguatan ketahanan pangan dan distribusi kebutuhan dasar masyarakat.

Di Sulawesi Utara, capaian tinggi ini menunjukkan bahwa model pembangunan berbasis desa mendapat sambutan dan partisipasi luas dari masyarakat.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Andriko Noto Susanto, menilai bahwa koperasi desa adalah instrumen kunci untuk mengembalikan kedaulatan pangan ke tangan rakyat.

“Kita ingin desa menjadi penggerak utama dalam rantai pasok pangan nasional, bukan sekadar objek pembangunan. Koperasi Merah Putih adalah jembatan menuju desa yang berdaulat secara ekonomi dan sehat secara gizi,” ujar Andriko pada peluncuran percepatan musyawarah desa/kelurahan khusus (Musdessus) di Manado, Sulut. (31/5/25)

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa melalui koperasi, distribusi pangan dan sarana produksi bisa lebih terjangkau dan efisien, sekaligus membuka ruang usaha baru bagi petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda desa.

Dari total 1.507 desa di Sulawesi Utara, sebanyak 1.410 desa telah menyelenggarakan Musdesus. Namun demikian, baru 44 desa (2,92%) yang telah masuk tahap pengajuan akta notaris, menandakan perlunya akselerasi di tahap legalisasi. Di tingkat kelurahan, capaian Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) telah mencapai 72,29%, dengan sejumlah kota seperti Manado, Tomohon, dan Kotamobagu mencapai 100%.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (PDTT) Yandri Susanto, yang membuka peluncuran kali ini, menyebut koperasi sebagai pondasi baru ekonomi desa yang berfungsi ganda: menjaga stabilitas harga, menekan praktik tengkulak, sekaligus menjadi pusat pelayanan masyarakat.

Kita ingin membangun ekosistem di mana desa tidak hanya sebagai penghasil, tapi juga sebagai pengelola dan pengendali distribusi pangan dan kebutuhan pokok,” tegasnya.

Koperasi Merah Putih didesain sebagai badan usaha multifungsi yang dapat menjalankan berbagai unit layanan strategis, mulai dari toko sembako, klinik desa, apotek, hingga layanan simpan pinjam dan cold storage. Beberapa koperasi juga diarahkan untuk menjadi mitra penyalur bantuan sosial dan pengelola layanan kesehatan dasar.

Pemerintah pusat telah menggariskan strategi percepatan lewat serangkaian regulasi, di antaranya Surat Edaran Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa PDTT. Surat-surat tersebut memberikan arahan teknis serta pembiayaan melalui APBD, Dana Desa, dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Di level lokal, pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota terus mendorong penyelesaian tahap-tahap kritis, termasuk penguatan kelembagaan koperasi dan pelibatan pendamping desa. Isu-isu strategis seperti ketersediaan lahan, keterbatasan SDM pengelola, serta integrasi dengan BUMDes ditangani dengan pendekatan berbasis potensi lokal.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa inisiatif koperasi desa bukanlah proyek jangka pendek, melainkan bagian dari pembenahan menyeluruh sistem pangan nasional. “Pangan yang adil dan terjangkau harus dimulai dari desa. Koperasi adalah wajah baru dari sistem pangan kita yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Selaras dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menegaskan impak positif dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, ia yakin ekonomi desa akan terus maju.

"Koperasi Merah Putih ini, konsepnya langsung dari Bapak Presiden. Bapak Presiden kita ini selain patriotik, juga punya konsep yang bagus dan luar biasa. Jadi setelah pangan kita bagus, sekarang kita ditugaskan Kopdes Merah Putih ini untuk membangun ekosistem ekonomi di desa, agar desa-desa itu berkembang. Ekonominya ramai," jelas Zulhas.

Rangkaian kegiatan di Sulawesi Utara ini menjadi bagian dari persiapan menuju peluncuran nasional program Koperasi Merah Putih yang dijadwalkan pada Agustus 2025. Puncak kegiatan ini akan dirangkai dengan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia sebuah ajang apresiasi bagi desa-desa yang berhasil menjadi lokomotif pembangunan dari bawah.

Dengan partisipasi yang semakin luas dan regulasi yang mendukung, Sulawesi Utara telah memberi contoh bahwa membangun ketahanan pangan tak cukup dengan sentra produksi besar, tetapi harus dimulai dari simpul terkecil desa.