Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen memperkuat integritas dan akuntabilitas para pengelola program gizi melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelanggaran Hukum dalam Tata Kelola Program Pemenuhan Gizi Nasional di Maluku Utara, 26-28 Oktober 2025.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan kegiatan ini ditujukan agar para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) memahami pentingnya aspek hukum dan etika dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dengan memahami aturan, kita bisa mencegah pelanggaran hukum dan memastikan program berjalan transparan dan akuntabel,” terang Hida.

Ia menambahkan, penyuluhan hukum juga menjadi wadah bagi peserta untuk memperdalam wawasan tentang potensi pelanggaran hukum, kesalahan administratif, dan cara menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum Pemprov Maluku Utara, Kadri Laetje, yang juga Wakil Ketua Satgas MBG, mengajak seluruh peserta untuk menjadikan penyuluhan ini sebagai momentum memperkuat kesadaran hukum dan etika kerja.

“Peningkatan integritas dan pemahaman hukum menjadi kunci agar program gizi bisa berjalan tertib dan tepat sasaran,” ujarnya.